Buku ini membahas mengenai penegakan, perkembangan, dan reformasi hukum hak asasi manusia.
Buku ini menguraikan masalah-masalah hukum yang timbul sekitar perkara arbitrase di luar negeri yang menggunakan atau menerapkan aturan Hukum Indonesia.
Buku ini membahas rekonstruksi pemikiran teori hukum, mengingat kembali landasan filosofis, serta membuka ruang dialektika ilmu hukum bagi mahasiswa pascasarjana maupun praktisi.
Buku ini memberikan gambaran secara mendetail tentang pengertian dan cara pembagian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sangat cocok untuk mahasiswa hukum maupun praktisi.
Buku ini membahas cakupan tata hukum perdata yang berlaku di Indonesia secara praktis dan sistematis.
Buku ini merupakan kumpulan dari serpihan ide konstruktif, gugatan, analisis, serta kritik terhadap perkembangan wacana konseptual hak asasi manusia di Indonesia. Fokus bahasan mencakup hubungan HAM dengan demokrasi, konstitusi, hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga perdebatan kerangka Islam.
Buku ini mengupas berbagai delik di bidang ekonomi (economic crimes) secara luas, meliputi penyelundupan, kecurangan kepabeanan, kejahatan perbankan, pencucian uang (money laundering), hingga delik pasar modal dan otoritas jasa keuangan. Ditujukan bagi penegak hukum untuk mempermudah penanganan perkara transnasional dan canggih.
Buku ini membahas secara komprehensif mengenai regulasi, prinsip, penafsiran, serta penerapan hukum perseroan terbatas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Buku ini membahas tentang pengertian mendasar korupsi, sejarah perundang-undangan pidana korupsi di Indonesia, keberadaan Konvensi Internasional mengenai Korupsi, perbandingannya dengan UU PTPK, serta tawaran strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Buku ini membahas tentang arah kebijakan dan politik hukum pemerintah Indonesia dalam menata sistem pendidikan nasional, serta kaitannya dengan regulasi perundang-undangan.
(Notes) Buku ini membahas tentang prinsip, teori, dan hukum kepailitan di Indonesia berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 serta perkembangannya.
Buku ini membahas secara mendalam konsep dan pendekatan hukum yang digunakan dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Secara khusus, diulas mengenai penerapan pendekatan per se illegal serta rule of reason oleh KPPU dalam menganalisis indikasi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik kartel.
Buku ini membahas masalah hukum arbitrase yang berpusat pada analisis putusan-putusan Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung di Indonesia, sekaligus membandingkannya dengan putusan pengadilan di berbagai negara.
Buku praktis ini menguraikan secara terperinci tata cara perhitungan, pengisian SPT, manajemen perpajakan perusahaan, hingga langkah-langkah legal dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) terutang bulanan maupun tahunan.
Buku ini membahas instrumen, lembaga, struktur, prinsip keterbukaan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang pasar modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia.
Buku ini memuat kumpulan tulisan, regulasi, materi kajian, serta aspek-aspek yuridis mengenai pemanfaatan teknologi informasi, media, dan telekomunikasi (telematika) di Indonesia.
Buku ini membahas tentang pluralitas Hukum Perdata di Indonesia yang mencakup Hukum Perdata Eropa (BW/KUHPerdata), Hukum Perdata Adat, dan Hukum Perdata Islam, serta mengulas sistematika hukum perdata terkait orang, benda, perikatan, hingga pembuktian.
Buku ini merupakan kumpulan analisis kritis dan solutif terhadap isu-isu serta persoalan hak asasi manusia yang terjadi aktual di Indonesia. Isinya mencakup lima kategori naskah: (a) agama dan HAM; (b) hak generasi pertama dan kedua; (c) HAM dan kelompok rentan; (d) bisnis dan HAM; serta (e) mekanisme penegakan HAM. Ditulis oleh 21 dosen pengajar HAM dari berbagai universitas di Indonesia.
Kitab ini memuat teks lengkap KUHP dan KUHAP yang disertai dengan penjelasan serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI untuk mempermudah penerapan hukum pidana di lapangan.
Buku ini mengulas karakteristik unik Hukum Tata Usaha Negara—baik dari segi muatan maupun hukum acara—yang mencakup definisi, tindakan, perkembangan, hingga perlindungan bagi warga negara. Penekanan diberikan pada supremasi hukum agar penyelenggara negara tidak mengabaikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, mengingat masalah penegakan hukum di Indonesia kerap terpaku pada formalita…