Buku ini membahas rekonstruksi pemikiran teori hukum, mengingat kembali landasan filosofis, serta membuka ruang dialektika ilmu hukum bagi mahasiswa pascasarjana maupun praktisi.
Buku ini memberikan gambaran secara mendetail tentang pengertian dan cara pembagian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sangat cocok untuk mahasiswa hukum maupun praktisi.
Buku ini membahas cakupan tata hukum perdata yang berlaku di Indonesia secara praktis dan sistematis.
Buku ini mengkaji secara mendalam reposisi dan dinamika metode qiyas (analogi hukum) sebagai salah satu instrumen ijtihad yang vital dalam konteks pembaharuan hukum Islam kontemporer. Penulis memfokuskan analisisnya pada konsep qiyas yang dirumuskan oleh Imam Syafi\\\\\\\'i, tokoh sentral pencetus metodologi ushul fikih klasik.Melalui buku ini, dibahas bagaimana qiyas tidak sekadar menjadi alat…
Buku Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi\\\\\\\'i ditulis oleh K.H. Siradjuddin Abbas secara khusus untuk mengisi kelangkaan literatur historiografi madzhab fikih di Indonesia yang komprehensif. Penulis menyoroti bahwa banyak buku sejarah mencatat kiprah politik para raja, sultan, maupun Wali Songo di Nusantara, namun jarang membedah secara terperinci apa madzhab fiqih yang mereka anut dalam ke…
Buku ini mengupas berbagai delik di bidang ekonomi (economic crimes) secara luas, meliputi penyelundupan, kecurangan kepabeanan, kejahatan perbankan, pencucian uang (money laundering), hingga delik pasar modal dan otoritas jasa keuangan. Ditujukan bagi penegak hukum untuk mempermudah penanganan perkara transnasional dan canggih.
Buku ini membahas tentang pengertian mendasar korupsi, sejarah perundang-undangan pidana korupsi di Indonesia, keberadaan Konvensi Internasional mengenai Korupsi, perbandingannya dengan UU PTPK, serta tawaran strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Buku ini membahas tentang arah kebijakan dan politik hukum pemerintah Indonesia dalam menata sistem pendidikan nasional, serta kaitannya dengan regulasi perundang-undangan.
(Notes) Buku ini membahas tentang prinsip, teori, dan hukum kepailitan di Indonesia berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 serta perkembangannya.
Buku ini membahas secara mendalam konsep dan pendekatan hukum yang digunakan dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Secara khusus, diulas mengenai penerapan pendekatan per se illegal serta rule of reason oleh KPPU dalam menganalisis indikasi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik kartel.
Buku praktis ini menguraikan secara terperinci tata cara perhitungan, pengisian SPT, manajemen perpajakan perusahaan, hingga langkah-langkah legal dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) terutang bulanan maupun tahunan.
Buku ini memuat kumpulan tulisan, regulasi, materi kajian, serta aspek-aspek yuridis mengenai pemanfaatan teknologi informasi, media, dan telekomunikasi (telematika) di Indonesia.
Buku ini membahas tentang pluralitas Hukum Perdata di Indonesia yang mencakup Hukum Perdata Eropa (BW/KUHPerdata), Hukum Perdata Adat, dan Hukum Perdata Islam, serta mengulas sistematika hukum perdata terkait orang, benda, perikatan, hingga pembuktian.
Kitab ini memuat teks lengkap KUHP dan KUHAP yang disertai dengan penjelasan serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI untuk mempermudah penerapan hukum pidana di lapangan.
Buku ini mengulas karakteristik unik Hukum Tata Usaha Negara—baik dari segi muatan maupun hukum acara—yang mencakup definisi, tindakan, perkembangan, hingga perlindungan bagi warga negara. Penekanan diberikan pada supremasi hukum agar penyelenggara negara tidak mengabaikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, mengingat masalah penegakan hukum di Indonesia kerap terpaku pada formalita…
Buku ini membahas secara komprehensif mengenai prinsip, norma, serta praktik hukum kepailitan yang berlaku di lingkungan peradilan Indonesia.
Buku ini membahas aspek hukum pidana terhadap malpraktik medik, mengulas profesi dokter, hubungan dokter-pasien, serta pertanggungjawaban pidana dalam pelayanan kesehatan.
Buku ini membahas aspek hukum perdata di Indonesia yang meliputi hukum benda, lembaga jaminan hipotek, serta hukum waris.
Buku ini menghimpun susunan satu naskah dari 7 Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai di Indonesia lengkap dengan penjelasannya untuk memudahkan pelaku bisnis, dosen, dan mahasiswa hukum dalam memahaminya.
Buku dasar hukum ini membahas prinsip-prinsip mendasar dalam hukum pidana materiil di Indonesia, termasuk pengertian tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dualisme hukum pidana, serta batasan-batasan berlakunya hukum pidana.