Dirancang untuk memenuhi kebutuhan materi hukum, norma, dan konstitusi bagi mahasiswa calon guru PPKn.
Kehadiran buku ini merupakan wujud komitmen para penulis untuk memberikan pemahaman secara umum (suatu pengantar) dalam mempelajari mengenai Ketentuan Pidana Korporasi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Analisis mencakup perluasan subjek hukum pidana ke entitas kolektif, kriteria kesalahan korporasi, serta penerapan sanksi pid…
Buku ini menganalisis hubungan antara pengetahuan, keahlian profesi, dan struktur kekuasaan di dalam masyarakat modern. Penulis meneliti bagaimana kaum profesional (seperti pengacara, dokter, akuntan) menjalankan otoritas kontrol terhadap klien maupun negara, serta bagaimana peran institusional mereka mengalami pergeseran di bawah tekanan kekuasaan ekonomi dan politik.
Buku ini menghimpun pemikiran dan analisis mengenai berbagai persoalan mendasar dalam sistem Hukum Tata Negara di Indonesia. Pembahasan mencakup perkembangan konstitusi, dinamika lembaga negara, hubungan kekuasaan terpusat dan daerah, serta dinamika penegakan hukum tata negara dalam praktiknya.
Buku ini merupakan hasil studi komunikasi politik terhadap liputan berita kampanye Pemilu 1987, yang mengulas interaksi antara media massa (pers) dengan dinamika politik di Indonesia.
Buku ini memuat salinan naskah asli regulasi Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Cakupan hukumnya meliputi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, ketentuan klausula baku, hingga mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.
Kumpulan tulisan esai kritis yang menyoroti dinamika politik, pemerintahan, serta hukum tata negara di era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Buku ini membahas penguatan institusi Kejaksaan RI dalam tata hukum nasional, mencakup reformasi kelembagaan, peradilan pidana, penegakan hukum maritim, serta penanganan kejahatan lintas negara.
Buku ini mengupas urgensi pembentukan Sistem Hukum Pidana Nasional yang didasarkan pada Pancasila, mengingat KUHP warisan kolonial dirasa sudah tidak relevan dengan kebutuhan penegakan hukum dan teori pidana kontemporer di Indonesia.
Buku ini membahas secara sistematis tentang pelaku kekuasaan pengadilan di lingkungan PTUN, kompetensi absolut dan relatif, objek sengketa TUN, para pihak yang berperkara, hingga hukum acara pembuktian dan penjatuhan putusan perkara.
Buku ini membahas mengenai pengertian korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut perundang-undangan di Indonesia, subjek hukum korupsi, serta instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi.
Buku ini membahas secara komprehensif mengenai kompetensi absolut dan relatif PTUN, objek sengketa tata usaha negara, para pihak yang berperkara, serta prosedur pengajuan gugatan hukum di peradilan administrasi negara.
Buku ini menguraikan secara cermat perkembangan hak-hak asasi manusia baik sebagai gagasan maupun perangkat nilai sosial dalam hubungan internasional serta pengaruhnya terhadap pola hubungan antarnegara.
Buku ini mengupas Pancasila sebagai ideologi dan dasar fundamental Indonesia melalui tiga sudut pandang utama: filosofis, historis, dan yuridis konstitusional kedudukannya dalam UUD 1945.
Kumpulan makalah ilmiah yang mengkaji dinamika hubungan bilateral, titik temu kepentingan politik, ekonomi, hukum, serta aspek perbedaan budaya antara Indonesia dan Australia.
Buku ini membahas secara komprehensif mengenai kejahatan, teori kriminologi, pencegahan kejahatan, kebijakan hukum pidana, hingga urgensi kebijakan kriminal.
Buku ini membahas mengenai sinkronisasi kebijakan hukum pidana dalam sistem pertanggungjawaban pidana korupsi di Indonesia.
Buku ini memaparkan mengenai permasalahan viktimologi, perkembangan perlindungan hukum saksi dan korban, serta peranan negara dalam restorative justice.
Buku ini menawarkan sudut pandang antropologis-filosofis mengenai konsep \\\"Rasa\\\" dalam dinamika sosial dan politik masyarakat Jawa.